Berapa Sih Nilai Ekspor Indonesia

Nilai Ekspor Indonesia telah mengalami penurunan volume. Penurunan ekspor nasional juga dibarengi dengan penurunan angka impor nasional. Turunnya ekspor dan impor nasional ini terjadi pada periode bulan Desember 2018. Meskipun terjadi penurunan, secara akumulatif ekspor dan impor nasional telah menunjukan adanya kenaikan nilai.

Nilai Ekspor Indonesia

Badan pusat statistik (BPS) telah mengeluarkan data nilai ekspor Nasional pada bulan Desember 2018 yang telah turun sebesar 4,89% yakni menjadi 14,18 miliar dolar Amerika Serikat jika dibandingkan dengan bulan November 2018. Hal ini jga terjadi pada angka impor nasional bulan Desember 2018 yang telah menyusut sebesar 9,6% atau menjadi sebesar 15,28 miliar dolar Amerika Serikat.

Akan tetapi jika diakumulatifkan maka nilai ekspor selama periode bulan Januari sampai dengan Desember rahun 2018 telah naik sebesar 6,65% atau menjadi sebesar 180,06 miliar dolar Amerika Serikat jika dibandingkan dengan tahun 2017. Sementara itu untuk niali imor selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2018 telah tumbuh sebesar 20,15% atau menjadi sebesar 188,63 miliar dolar amerika serikat.

Serap Saham Ebook Building

Ebook Building direncanakan akan diterapkan setidaknya pada pertengahan tahun 2019. BEI (bursa efek Indonesia) telah memperkirakan beragam resiko -resiko yang timbul atas pelaksanaan penawaran saham perdana atau disebut IPO (nitial public offering ) tetap ada untuk suatu perusahaan penjamin efek atau underwriter, meskipun sudah diterapkan skema pembukuan secara elektronik atau e-book building.

Ebook Building

I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan BEI menyebutkan bahwa adanya resiko tidak terserapnya saham pada masa - masa penawaran akan tetap ada.Undrwriter akan menjadi penanggung jawab atas tidak terserapnya saham, sehingga mereka underwriter harus bisa menyerap sahamnya jika terjadi perjanjian komitmen penuh.

Nyoman juga menyebutkan bahwa investor ritel saat mengarah kepada offering harus sudah menyiapkan dananya, dan pihak underwriter harus memastikan bahwa uangnya sudah masuk atau belum. Di dalam draft surat edaran OJK (otoritas jasa keuangan) terkait pelaksanaan e-book building, menyebutkan bahwa alokasi saham atau pulling allotment untuk investor ritel akan mengalami pertambahan dari yang pada saat ini berada pada kisaran 1% saja.

Sindiran Hoaks Ratna Sarumpaet Debat Capres

Hoaks Ratna Sarumpaet menjadi hal yang dibahaw oleh Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin dalam ajang debat pemilihan Presiden yang pertama untuk menampik jawaban dan menyanggah pernyataan dari Prabowo Subianto, Calon Presiden Nomor urut 02 yang diusung oleh Partai Gerindra. Sebelumnya memang Kubu oposisi sempat terkecoh atas hoax yang dibuat oleh ratna sarumpaet.

Hoaks Ratna Sarumpaet

Ratna sarumpaet mengaku telah dipukuli / dianiaya oleh orang yang tidak dikenal. Hal itu kemudian direspon oleh kubu oposisi yang dalam respon tersebut secara tidak langsung menuduh pemerintah melakukan tindak ketidakadilan dan persekusi. Sontak hal ini menjadi perbincangan panas diantara dua kubu pendukung. Akan tetapi, Hoaks yang dibuat oleh Ratna sarumpaet akhirnya ditepis oleh Pihak Kepolisian yang membongkar kasus penganiayaan tersebut.

Polisi menjelaskan bahwa luka yang berada di wajah Ratna Sarumpaet bukanlah hasil dari penganiayaan, akan tetapi luka hasil dari operasi plastik. Hal ini membuat kubu oposisi kembali membuat klarifikasi, meminta maaf kepada publik dan mencoret Ratna Sarumpaet dari barisan pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Komitmen Jokowi Soal Kasus HAM

Penyelesaian Kasus HAM akan menjadi fokus utama Calon presiden Nomor urut 01, Joko Widodo jika dirinya terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Raja Juli Antoni yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi berkomitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Raja Juli Antoni mengklaim saat ini kendala yang terjadi adalah karena banyak hal yang masih di luar dari kewenangan Presiden.

Kasus HAM

Contohnya adalah Laporan Komnas Hak Asasi manusia yang terkait 9 kejahatan Pelanggaran HAM berat masih belumm ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Agung. Hal ini dikarenakan belum adanya pengadilan HAM ad hoc di Republik Indonesia. Selai itu, DPR juga masih belum memiliki komitmen untuk membantu regulasi sebagai payung hukum untuk mengadakan pengadilan HAM ad hoc.

Kendala ini diperparah dengan pembatalan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 terkait Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh MK (mahkamah Konstitusi) pada tahun 2016. Padahal dengan adanya undang - undang Nomor 27 Tahun 2004 bisa menjadi payung hukum yang dapat menginisiasi langkah dalam hal pengungkapan kebenaran atas kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Apa Kejahatan HAM Masa Lalu Debat Capres

Pertanyaan terkait Kejahatan HAM Masa Lalu rupanya menjadi momok yang cukup mengerikan dan dihindari pada masa debat calon presiden dan wakil presiden yang pertama. Tim sukses Pihak calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 telah mengantisipasi adanya pertanyaan yang akan ditujukan kepada Joko Widodo - Ma'ruf amin.

Kejahatan HAM Masa Lalu

Pihak tim sukses nomor urut 01 telah melakukan pengumpulan data pertanyaan yang menjadi isu baik di media sosial maupun media cetak yang nantinya cenderung akan menjadi pertanyaan yang diajukan oleh Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 kepada Joko Widodo - Ma'ruf Amin seperti kasus kriminalisasi ulama, penangkapan teroris, dan pembubuaran hizbut tahrir Indonesia. Tim Kampanye Jokowi - Ma'ruf amin mengaku sudah hapal betul apa yang nanti diperkirakan menjadi pertanyaan yang muncul.

Sementara itu, pihak oposisi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno juga siap jika suatu waktu akan muncul pertanyaan soal pelanggaran HAM masa lalu terkait dengan isu pelanggaran HAM penculikan aktivis. Tim pemenagngan Prabowo mengaku ini adalah pertanyaan musiman jelang pemilihan presiden, sehingga dapt dengan mudah diidentifikasi. Padahal menurut tim pemenangan Prabowo, kasus itu sudah selesai dan hasilnya juga sudah terang.

Prabowo Singgung Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menjadi salah satu fokus utama Presiden Joko Widodo jika dirinya kemabli terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilihan Umum 2019 mendatang. Jokowi mengaku tidak mudah untuk dapat menuntaskan beban pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di masa lalu. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kompleksits huum di dalam pembuktian kasus - kasus pelanggaran HAM yang terjadi menjadi penghambat dalam benderangnya penyelesaian kasus kejahatan Hak Asasi Manusia yang terjadi di masa lampau.

Penegakan Hukum

Menurut Presiden Joko Widodo, kasus pelanggaran HAM masa lalu tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat apabila ketika setelah terjadi pelanggaran, aparat penegak hukum langsung melakukan tindakan. Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo tetap berkomitmen untuk dapat menyelesaikan sejumlah masalah pelanggaran HAM yang terjadi di amsa lampau.

Adapun cara yang diutarakan oleh Jokowi adalah dengan reformasi kelembagaan dan juga penguatan sistem manajemen hukum di Republik Indonesia. Jokowi menyebutkan bahwa Negara harus didukung oleh sistem hukum yang berkeadilan dan supremasi hukum melalui tindakan reformasi kelembagaan.

Blok Duyung Jadi Gross Split

Kontrak Blok Duyung akhirnya dirubah menjadi skema Gross Split. Sebelumnya, Blok Duyung menggunakan skema Cost Recovery. Skema kontrak gross split ini ditandatangani pada hari kamis tanggal 11 Januari 2019 yang lalu. Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) menyebutkan bahwa perubahan kontrak skema menjadi Gross split itu merupakan keinginan dari pihak kontraktor.

Blok Duyung

Untuk diketahui, saat ini Status blok duyung adalah masih berstatus eksplorasi yang hak kelola dan operatornya adalah West Natuna Exploration Ltd. Arcandra juga berjanji bahwa dengan adanya perubahan kontrak tersebut dirinya akan mempercepat proposal untuk pengembangan lapangan atau Plan of Development/PoD. Arcanda juga mengatakan bahwa dalam dua pekan lagi akan disepakati terkait Plan of Development/PoD nya.

Blok Duyung memiliki potensi yang cukup besar untuk memproduksi gas bumi. Blok duyung yang berlokasi di lepas pantai Cekungan Natuna Barat ini mampu menghasilkan gas sebanyak 44 mmscfd dengan masa ekonomis yang diperhitungkan dapat berproduksi hingga tahun 2031 mendatang.