Berapa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Di tahun 2017, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia termasuk ke dalam kategori yang rendah, yakni berada diurutan 98 dari sebanyak 180 negara yang ikut dalam survey indeks persepsi Korupsi. Hal ini tercermin dari data yang dirilis dari Transparency.org yang menyebutkan bahwa indeks persepsi korupsi nasional berada pada level 37 dari skala 0 sampai dengan 100.

Indeks Persepsi Korupsi

Artinya, semakin kecil indeks atau jika indeks semakin mendekati angka 0 maka mengidnikasikan bahwa korupsi di negara tersebut semakin tinffi. Namun apabila mendekati angka 100 maka menunjukan negara tersebut semakin bersih dari korupsi. Penyebab yang menjadikan Indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah adalah karena adanya kasus korupsi yang menjerat politikus atau orupsi di sektor politik dan juga penegakan hukum.

Indonesia terpaut 28 poin dari Somalia yang memiliki indeks sebesar 9 poin atau sebagai negara dengan indeks persepsi korupsi yang paling rendah. Sementara itu, Indonesia terpaut sebanyak 52 pioin dari selandia baru yang mendapatkan skor indeks persepsi korupsi tertinggi yakni sebesar 89 poin.

Alasan Izin Bolt Dicabut

Izin Bolt akhirnya dicabut setelah sebelumnya memiliki permasalahan dengan Kominfo. Kominfo (keneterian komunikasi dan informatika) telah resmi mencabut izin PT First Media Tbk dan PT Internux (Bolt) atas frekuensi 2,3 Ghz. Kedua perusahaan tersebut diberikan waktu selama satu bulan untuk mengembalikan hak - hak konsumen mereka.

Izin Bolt

Ismail MT, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo mengaskan bahwa meminta kepada pihak perusahaan untuk menyiapkan gerai agar nantinya pelanggan dapat mengajukan klaim atas hak pulsa dan lain sebagainya. Ismial juga menjelaskan bahwa semestinya izin penggunaan frekuensi radio pada 2,3 Ghz kedua perusahaan tersebut akan dicabut pada tanggal 19 November 2018.

Namun, dirinya mencatat bahwa pengguna aktif kedua perusahaan tersebut yang memiliki kuota diatas sebesar 100 ribu telah emncapai 10.169 pengguna per tanggal 20 November 2018. Kemudian, per tanggal 25 Desember 2018, jumlah pengguna yang memiliki pulsa diatas 100 ribu jumlahnya menurun menjadi sebanyak 5.056. Dikarenakan jumlahnya sudah menurun, maka Kementerian Kominfo akhirnya mencabut izin kedua perusahaan tersebut.

Langkah Harga Beras Naik

Harga Beras Naik selama tiga minggu terakhir. Hal ini kemungkinan dikarenakan adanya permintaan yang melonjak menjelang tahun baru 2019. Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah memanggil sejumlah pihak terkait yakni beberapa menteri dan juga pejabat bulog ke Instana negara terkait pembahasan kenaikan harga beras yang telah terjadi selama tiga minggu terakhir ini.

Harga Beras Naik

Di dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada pihak terkait untuk terus menggencarkan operasi pasar guna menstabilkan harga beras masyarakat. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pihak ini dilaksanakan pada hari kamis sore tanggal 27 Desember 2018 yang lalu. Pertemuan itu dihadiri oleh Darmin Nasution (menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Rini Soemarno (Menteri Badan Usaha Milik Negara) dan Budi Waseso (Direktur Utama Perum BUlog).

Dari pertemuan tersebut, Darmin berujar bahwa Presiden memerintahkan Bulog untuk menggelar Operasi pasar lebih keras lagi agar penekanan harga dapat berjalan secara optimal. Menruut Darmin, naiknya harga beras tidak signifikan dan masih dalam batas yang normal yakni sebesar 0,4% untuk jenis medium dan sebesar 0,04% untuk jenis beras premium. Akan tetapi, kenaikan ini juga perlu perhatian khusus agar tidak kembali melambung harganya.

Pembelian Saham PT Freeport

Mayoritas Saham PT Freeport Indonesia akhirnya dikuasai oleh Indonesia. Dengan ini maka PT Inalum (PT Indonesia Asahan Aluminium) telah melunasi pembayaran untuk divestasi saham PTFI (PT Freeport Indonesia) dnegan nilai sebesar 3,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan adanya pelunasan pembayaran divestasi ini maka Indonesia telah resmi menjadi pemilik saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

Saham PT Freeport

Untuk diketahui, PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang emas dan nikel yang terbesar di dunia. Dan dengan adanya pelunasan tersebut maka komposisi pemegang saham PT Freeport pun telah berubah. Komposisi tersebut yakni PT Inalum (PT Indonesia asahan alumunium) memiliki saham sebesar 26,2%, PT Indocooper Investama (PTII) sebesar 25% dan sebanyak 48,8% milik Freeport McMoran (FCX).

Dari komposisi tersebut, untuk diketahui bahwa selain menjadi peegang saham langsung freepot, PT Inalu juga memiliki saham secara tidak langsung sebesar 15 Freeport Indonesia melalui PTII / PT lndocooper Investama. Maka jika ditotal secara keseluruhan artinya saha yang dimiliki oleh Inalum adalah sebesar 41,2% saham Freeport Indonesia. Sisanya, saham freeport dimiliki oleh Pemerintah daerah setempat baik Kabupaten maupun Provinsi.

Berapa Jumlah Penonton Bioskop

Jumlah Penonton Bioskop di tanah air semakin meningkat jumlahnya tiap tahun. Peningkatan jumlah penonton film bioskop ini tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah penonton film hollywod saja. Film lokal yang masuk bioskop pun mendapatkan tempat di hati para penikmat sineas Indonesia. Bekraf (badan ekonomi kreatif) telah memprediksikan bahwasannyha jumlah penonton film Indonesia di Bioskop hingga pada akhir tahun 2018 akan mencapai angka sebesar 50 juta penonton.

Jumlah Penonton Bioskop

Artinya, julah penonton bioskop pada tahun ini terbilang meningkat daripada tahun sebelumnya yang hanya mampu emncapai 42,7 juta penonton. Jumlah penonton bioskop tahun 2018 ini naik sebanyak 17% dari tahun sebelumnya. Pada saat ini, perfilman tanah air telah menguasai sebesar 40% dari total film yang sedang beredar di Indonesia.

Hal ini mengartikan bahwa film karya sineas dalam negeri dapat bersaing dengan film yang diproduksi oleh Hollywood. Hingga pada akhir tahun 2018 ini saja, sudah sebanyak 200 judul film akan ditayangkan pada bisokop tanah air. Dari jumlah film yang akan ditayangan saja, ini sudah dapat dikatakan adanya peningkatan yang baik karena pada tahun sebelumnya jumlah film yang diputar hanya berjumlah 119 judul film.

Hasil Audit Keuangan Jiwasraya

Hasil audit Keuangan Jiwasraya akibat permasalahan likuiditas masih ditunggu oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kementerian BUMN diketahui masih menunggu hasil sejumlah audit investigasi yang dilakukan oleh Badan pengawas keuangan dan pengemabangan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap permasalahan Likuiditas yang tengan dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (persero).

Keuangan Jiwasraya

Nantinya, jika hasil audit sudah dirilis, maka diharapkan dapat menemukan titik temu pangkal likuiditas yang dialami oleh Asuransi Jiwasraya. Sebelumnya asuransi jiwasraya diketahui gagal bayar polis yang sudah jatuh tempo pada produk bancassurance pada beberapa waktu yang lalu.

Rini Soemarni,menteri badan usaha milik negara juga menegaskan bahwa dirinya mengahrapkan dua lembaga yang sedang melakukan audit tersebut agar dapat segera menyelesaikan auditnya pada akhir tahun 2018 ini. Permasalahan gagal bayar polis jatuh tempo pada produk JS Proteksi Plan muncul ke permukaan setelah beredarnya salinan surat dai asruansi jiwasraya kepada bank yang menjadi mitra pendistribusian produk bancassurance ya pada awal bulan Oktober 2018 yang lalu.

Proteksi Negara Surga Pajak

Negara Surga Pajak di dunia seperti Singapura, Swiss, British Virgin Island, Caymand Island, Hong Kong, Panama, dan Luxemburg tengah bekerja sama dnegn Pemerintah Indonesia untuk saling bertukar informasi terkait data kuangan orang terkaya Indonesia yang tersimpan di sejumlah negara Tax Heaven tersebut. Yang terkini adalah membongkar data keuangan orang tajir di Indonesia yang tersimpan di Swiss.

Negara Surga Pajak

Untuk diketahui, pertukana informasi ini mengguankan metode secara otomatis atau Automatic Exchange of Information disingkat AEoI yang akan dimulai pada bulan September tahun 2019 mendatang. Sebelumnya Indonesia juga telah bekerja sama dengan 79 yurudiksi di seluruh dunia. Hingga pada bulan september 2018 saja Indonesia telah menerima banyak sekali informasi yang berkaitan dengan data keuanagan WNI (warga negara Indonesia) dari sebanyak 69 yuridiksi yang dilakukan secara timbal balik atau disebut resiprokal.

5 yuridiksi lainnya bersifat non resiprokal dan 5 yuridiksi sisanya akan ikut membuka data keuangan pada tahun 2019 mendatang. Dengan pertukaran informasi ini akan meingkatkan kualitas dan kuantitas Big data nasional. Selain itu, dengan adanya informasi ini juga dapat meingkatkan potensi pendapatan pajak nasional.